Penyuluhan Hukum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura

Authors

  • Hotlan Samosir Universitas Cenderawasih Jayapura, Papua, Indonesia
  • Eddy Pelupessy Universitas Cenderawasih Jayapura, Papua, Indonesia
  • Lily Bauw Universitas Cenderawasih Jayapura, Papua, Indonesia
  • Yustus Pondayar Universitas Cenderawasih Jayapura, Papua, Indonesia
  • Daniel Tanati Universitas Cenderawasih Jayapura, Papua, Indonesia
  • James Yoseph Palenewen Universitas Cenderawasih Jayapura, Papua, Indonesia
  • Marthinus Solossa Universitas Cenderawasih Jayapura, Papua, Indonesia
  • Johan Rongalaha Universitas Cenderawasih Jayapura, Papua, Indonesia
  • Rendra Christian Samosir Universitas Cenderawasih Jayapura, Papua, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i11.1937

Keywords:

alternatif penyelesaian sengketa, UU No. 30 tahun 1999

Abstract

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penyuluhan Hukum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura, kegiatan yang dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimana para pihak yang bersengketa tidak ada yang mau mengalah atau mau menang sendiri sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penyuluhan hukum tersebut guna agar para pihak yang bersengketa dapat mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam penyelesaian sengketa secara non litigasi/di luar pengadilan. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penerapan IPTEKS melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari jumat tanggal 19 juli 2024, di halaman Kantor Kelurahan Koya Barat serta melakukan pendampingan kepada mitra dalam memberikan pengetahuan tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang hal-hal yang menyebabkan sengketa tanah ulayat antar kampung yang satu dengan kampung yang lain dan melakukan pendampingan hukum kepada mitra untuk penyelesaian sengketa tanah ulayat didalam masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Boedi Harsono. (2002). Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Jakarta: Djambatan. chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf

Hadi, S., & Palenewen, J. Y. (2023). Responsibilities of Notaries in Making Company Deeds of Limited Liability Companies for Communities in Jayapura City. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 10(5), 287-291.

Hadi, S., Solossa, M., Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2024). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Ngalum dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1(11).

Hadi, S., Tanati, D., Palenewen, J. Y., Bauw, L., Solossa, M., & Rongalaha, J. (2024). Sosialisasi Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia, 3(3).

Hadi, S., Tanati, D., Palenewen, J. Y., Solossa, M., & Sahuleka, O. (2023). Penyuluhan Hukum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia, 2(8).

Katjong, K., Palenewen, J. Y., & Loogman, S. M. (2021). Penerapan Ipteks Keabsahan Pendaftaran Tanah Di Kampung Asei Kecil. Jurnal Pengabdian Papua, 5(3).

Manengkey, V. T., Tanati, D., Palenewen, J. Y., Pondayar, Y., Solossa, M., & Rongalaha, J. (2023). Penyuluhan Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 1(8), 1342-1348.

Maria S.W.Sumardjono (2005). Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta: Kompas.

Nasrun Hipan, Nirwan Moh Nur, and Hardianto Djanggih, Problematika Penyelesaian Sengketa Tanah di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai, Law Reform 14, no. 2, 2018.

Palenewen, J. Y. (2022). Hukum Agraria Dan Pendaftaran Tanah Di Indonesia.

Palenewen, J. Y. (2023). Faktor-Faktor Penyebab dalam Penerbitan Sertifikat Asli Tapi Palsu pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1(5).

Palenewen, J. Y. (2023). Hukum Perdata.

Palenewen, J. Y. (2023). Juridical Study of Registration Period Transfer of Land Ownership Rights at the Land Office Jayapura City. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 10(5), 495-498.

Palenewen, J. Y. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat antara Masyarakat Kampung Kaptiau dan Kampung Mawesday di Kabupaten Sarmi. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1(3).

Palenewen, J. Y. (2023). Role of the National Land Agency in Settlement of Land Boundary Disputes in Jayapura City. International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science, 1(03), 381-387.

Palenewen, J. Y. (2023). Role of the National Land Agency in Settlement of Land Boundary Disputes in Jayapura City. International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science, 1(03), 381-387.

Palenewen, J. Y. (2023). Tenure and Ownership of Lani Tribe Traditional Land in the Bokondini District, Tolikara Regency. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 10(1), 625-628.

Palenewen, J. Y. (2023). Hak Dan Kepemilikan Rumah Susun Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Penerbit Widina.

Palenewen, J. Y. (2024). Hak-Hak Atas Tanah Dan Kekayaan Alam.

Palenewen, J. Y. (2024). Legal Consequences for Land Rights Holders Who Do Not Register Their Rights with the National Land Agency Papua Province. Contemp. Readings L. & Soc. Just., 16, 28.

Palenewen, J. Y. (2024). Resolution Of Ulayat Land Disputes Between The Traditional Legal Communities Of The Upper Tor District And The Regional Government Sarmi District, Papua Province. Russian Law Journal, 12(1).

Palenewen, J. Y. (2024). Settlement of Customary Law Community Land Disputes in Byosi Village Keerom Regency Perspective of Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs/KBPN Number 5 of 1999. Journal of Law, Politic and Humanities, 4(3), 344-354.

Palenewen, J. Y. (2024). Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik.

Palenewen, J. Y. The Role Of Land Deed Officials In The Registration Of Land Proprietary Rights To Guarantee Legal Certainty For Communities In Jayapura City.

Palenewen, J. Y., & Manengkey, V. T. (2022). Analisis Yuridis Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura. BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu, 1(05), 812-823.

Palenewen, J. Y., & Reumi, T. A. S. (2024). Settlement of Customary Law Community Land Disputes Regarding the Construction of the Lukas Enembe Stadium in Kampung Harapan Jayapura Regency. Journal of Law, Politic and Humanities, 4(5), 1295-1304.

Palenewen, J. Y., & Rongalaha, J. (2021). Implementasi Asas Kontradiktur Delimitasi Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Berkaitan Dengan Pengukuran Dan Penetapan Batas Tanah. Jurnal Hukum Ius Publicum, 2(1), 45-59.

Palenewen, J. Y., & Solossa, M. (2023). Indigenous Land Boundary Dispute between Awi Clan and Afar Clan in the Abepura District, Jayapura City. Journal of Progressive Law and Legal Studies, 1(02), 144-150.

Palenewen, J. Y., & Solossa, M. (2023). Settlement of Land Disputes Through Traditional Law in the Sentani Traditional Community of Jayapura Regency. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 9(11), 458-463.

Palenewen, J. Y., Tanati, D., & Solossa, M. (2022). Penerapan IPTEKS Sistem Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pada Kampung Asei Besar. AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(11), 1607-1615.

Palenewen, J. Y., Tanati, D., & Solossa, M. (2022). Penerapan Ipteks Kepemilikan Sertifikat Untuk Menjamin Kepastian Hukum Pada Masyarakat Kampung Asei Kecil. AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(10), 1312-1319.

Palenewen, J. Y., Tanati, D., & Solossa, M. (2022). Peranan Kepala Kampung Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Kampung Lugom Distrik Yugungwi Kabupaten Lanny Jaya. BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu, 1(06), 1351-1357.

Palenewen, J. Y., Tanati, D., & Solossa, M. (2024). Keabsahan Jual Beli Tanah Tanpa Melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Jayapura. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2(4), 175-183.

Palenewen, J. Y., Tanati, D., Hadi, S., Sahuleka, O., & Solossa, M. (2023). Sosialisasi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia, 2(8).

Palenewen, J. Y., Tanati, D., Hadi, S., Sahuleka, O., & Solossa, M. (2023). Sosialisasi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia, 2(8).

Palenewen, J. Y., Tanati, D., Reumi, F., Reba, Y. E., Polontoh, H. M., Pelupessy, E., ... & Katjong, K. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Hak Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia, 3(7).

Palenewen, J. Y., Thesia, E. H., Bano, Y., & Tanati, D. (2023). Penerapan Ipteks Prosedur Pengurusan Sertifikat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Kampung Asei Besar. AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(12), 1649-1657.

Pelupessy, E., & Palenewen, J. Y. (2024). Juridical Study Regarding the Function of Land for Investment Interests in the Region. Journal of Law, Politic and Humanities, 4(5), 1123-1129.

Pelupessy, E., Hetharia, M., Sahuleka, O., Katjong, K., & Palenewen, J. Y. (2024). Penerapan IPTEKS Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Perspektif Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia, 2(11).

Pelupessy, E., Irianti, Y. S., Ketaren, D., Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia, 2(12).

Pelupessy, E., Mambaya, M., Sawen, K., Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2024). Penyuluhan HKI Dalam Perspektif HAM di Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom. Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia, 2(12).

Riska Fitriani, Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi di Kabupaten Siak, Jurnal Ilmu Hukum Riau 3, No. 01, 2012.

Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2022). Implikasi Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Atas Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum. Jurnal Hukum Ius Publicum, 3(1), 50-70.

Rongalaha, J., Palenewen, J. Y., Tanati, D., Pondayar, Y., Solossa, M., Reumi, F., ... & Hadi, S. (2023). Penerapan IPTEKS Tentang Gunanya Sertifikat Hak Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 1(7), 1313-1320.

Rongalaha, J., Palenewen, J. Y., Tanati, D., Reumi, F., Pelupessy, E., Solossa, M., ... & Wospakrik, D. D. (2024). Penerapan IPTEKS Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia, 3(7).

Rusmadi Murad. (1991). Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Bandung: Alumni.

Sahuleka, O., Manengkey, V. T., Katjong, K., Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2023). Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi di Kantor Pertanahan Kota Jayapura. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1(4).

Soerojo Wingjodipoero (1973). Pengantar dan Azaz-Azaz Hukum Adat, Bandung: Alumni.

Solossa, M., Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2024). Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Asli Tapi Palsu Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2(4), 100-109.

Supriadi. (2018). Hukum Agraria, Jakarta: Sinar Grafika.

Tanati, D. (2019). The Forms of Custom Offense (Sanctions) of Waropen Tribe of Papua. JL Pol'y & Globalization, 83, 84.

Tanati, D. (2019). The Pattern Settlement of Adat Delict of Waropen Tribe. JL Pol'y & Globalization, 89, 14.

Tanati, D. (2023). Land Ownership Rights According to Indigenous Peoples in Kwadeware Village, Waibu District Jayapura Regency. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 10(1), 629-634.

Tanati, D. (2023). Membuka Jendela Nilai Dan Norma Masyarakat Adat Kabupaten Waropen.

Tanati, D. (2023). The Role of Customary Institutions in Settlement of Customary Land Disputes between Wonatorey and Watopa Clans in Waropen Regency. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 10(3), 278-283.

Tanati, D. (2024). Ownership Patterns of Land Rights from the Perspective of Customary Law Communities in Waropen Regency Papua Province. Journal of Law, Politic and Humanities, 4(3), 355-363.

Tanati, D. (2024). Patterns Of Resolution Of Customary Rights Disputes For Traditional Law Communities In Waropen District Papua Province. Russian Law Journal, 12(1).

Tanati, D. (2024). Several Customary Violations in the Waropen Customary Law Community of Papua Province. Contemp. Readings L. & Soc. Just., 16, 19.

Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2022). Penerapan IPTEKS Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Ulayat Melalui Jalur Litigasi Dan Non Litigasi Pada Masyarakat Hukum Adat Di Kampung Nendali. AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(09), 1133-1138.

Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2023). Penerapan Ipteks Tentang Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pendaftaran Hak-Hak Atas Tanah Adat Pada Kampung Nendali. Amma: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(1), 134-140.

Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2024). Penyelesaian Konflik Agraria Pada Masyarakat Adat Papua.

Tanati, D., Palenewen, J. Y., Pondayar, Y., Thesia, E. H., Solossa, M., & Rongalaha, J. (2023). Legal Counseling Law Number 30 of 1999 About Arbitration And Alternative Dispute Resolution In Nendali Village, East Sentani District Jayapura Regency. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 1(8), 1331-1337.

Tanati, D., Palenewen, J. Y., Pondayar, Y., Thesia, E. H., Solossa, M., & Rongalaha, J. (2023). Legal Counseling Law Number 30 of 1999 About Arbitration And Alternative Dispute Resolution In Nendali Village, East Sentani District Jayapura Regency. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 1(8), 1331-1337.

Tanati, D., Palenewen, J. Y., Reumi, F., Reba, Y. E., Polontoh, H. M., Pelupessy, E., ... & Wospakrik, D. D. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Jalur Non Litigasi di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia, 3(8), 1-8.

Tanati, D., Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2022). Penerapan IPTEKS Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat Melalui Jalur Non Litigasi Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(4), 42-51.

Thesia, E. H., Samosir, H., Pondayar, Y., Tanati, D., Palenewen, J. Y., Solossa, M., ... & Manengkey, V. T. (2023). Sosialisasi Hukum Tentang Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 1(7), 1306-1312.

Thesia, E. H., Thesia, I. M., & Palenewen, J. Y. (2022). Penerapan IPTEKS Tentang Sistem Pendaftaran Tanah Hingga Terbitnya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(4), 57-67.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. https://spi.or.id/wp-content/uploads/2014/11/UNDANG-UNDANG-No-5-Tahun-1960-1.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. https://www.regulasip.id/book/8677/read

Yoseph Palenewen, J. (2023). Legal Protection for Holders of Land Ownership Certificates in Jayapura Regency. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 10(3), 273-277.

Downloads

Published

2025-01-13

How to Cite

Samosir, H., Pelupessy, E., Bauw, L., Pondayar, Y., Tanati, D., Palenewen, J. Y., Solossa, M., Rongalaha, J., & Samosir , R. C. (2025). Penyuluhan Hukum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 2(11), 5153–5162. https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i11.1937

Issue

Section

Articles