Penguatan Tata Kelola Hukum Melalui Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Desa Pulau Gadang

Abstract

Desa Pulau Gadang telah memiliki Peraturan Desa tentang Penyakit Masyarakat yang mengatur berbagai bentuk perbuatan yang dilarang, tetapi belum didukung mekanisme pelaksanaan yang terperinci. Kondisi tersebut menyebabkan belum jelasnya alur pelaporan, pemeriksaan dugaan pelanggaran, penentuan tindakan atau sanksi, serta pembagian tugas antara Kepala Desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan aturan pelaksana dan membantu Pemerintah Desa Pulau Gadang menyusun rancangan Peraturan Kepala Desa sebagai pedoman pelaksanaan Peraturan Desa tersebut. Kegiatan dilaksanakan melalui penelaahan dokumen hukum, observasi lapangan, serta diskusi dengan Kepala Desa, perangkat desa, BPD, dan unsur masyarakat. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan ketentuan yang telah tersedia dengan kebutuhan pelaksanaan di lapangan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada belum terperincinya mekanisme pelaksanaan, bukan pada ketiadaan aturan mengenai penyakit masyarakat. Luaran kegiatan berupa rancangan Peraturan Kepala Desa yang memuat alur pelaporan, pemeriksaan awal, penentuan tindakan atau sanksi, pelaksanaan dan pelaporan hasil penanganan, serta pembagian tugas antar pihak. Kegiatan ini memberikan pedoman yang lebih terstruktur bagi pemerintah desa dalam menerapkan Peraturan Desa dan memperjelas mekanisme penanganan pelanggaran di tingkat desa.