Implementasi Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Serta Membantu Pelayanan Administrasi Di Kantor Wali Nagari Pasir Talang Barat
DOI:
https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i12.686Keywords:
Pengelolaaan Pajak Bumi Dan Bangunan, Administrasi, Kuliah Lapangan AkuntansiAbstract
Pelaksanaan kuliah lapangan akuntansi (KLA) ini adalah bertujuan untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi) Widyaswara Indonesia (pendidikan,penelitian, pengabdian kepada masyarakat) dengan : 1. Mengimplementasikan ilmu akuntansi yang dipelajari dan didapat saat proses perkuliahan dengan dunia kerja,di kantor wali nagari pasir talang barat,dan 2.memberikan kontribusi pada kantor wali nagari pasir talang barat dengan ikut berpartisipasi pada bagian-bagian penempatan kerja dalam memberikan pelayanan terhadap umum/masyarakat. Metode yang digunakan dalam pennyusunan laporan ini adalah diawali dengan tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penulisan laporan. Dengan berkontribusinya penulis dalam melakukan pekerjaan dengan membantu memberikan pelayanan diberbagai bagian yaitu pengelolaan pajak bumi dan bangunan, dan bagian pengurusan PTSL, serta pembagian bansos maka tujuan pelaksanaan KLA sudah tercapai.
Downloads
References
Adrian Sutedi, 2006, Kekuatan hukum Berlakunya Sertipikat sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah ,BP Cipta Jaya ,Jakarta:
Putra, M. A., Suryani, E., Putri, M. D., & Sari, H. N. (2023). Implementasi Pelayanan Publik Di Kantor Camat Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 1(6), 544–550
Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan: Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Pasir Talang.
Permendagri,No.10 tahun 1984 tentang penetapan batas wilayah desa /kelurahan
Resmi,Siti.Perpajakan Teori Dan Kasus Edisi 11, Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2019.
Riadi,Putra Syah.Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Paket A Setara SD/MI Kelas VI, Jakarta: Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus– Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah–Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.
Undang-undang Nomor 5, Pasal 2 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Retna Sari, Zulsantoni Zulsantoni, Mandra Adrika Putra

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.












